Ini A L A S A N NYA :
1. Di Kemenkes itu yg bobrok eselon 1 dan 2 nya, banyak kadrunnya yg mengaku sok agamis tapi juga bekerjasama dg pabrik2 obat.
Dampaknya Pak Menteri yg bersih dan idealis, kebijakannya dlm menghadapi C19 dihambat terus oleh eselon 1 dan 2 nya, sehingga penyerapan anggaran kecil sekali, hanya <2% dari 75T.
Mereka memang ingin menumbangkan menterinya dan kalau bencana ini bisa ber-larut2 pemerintahan yang tumbang.
Waspadalah !!!
2. Eselon 1 dan 2 bekerjasama dgn IDI yang isinya juga kadrun semua. Ditandai dgn penyembuhan C19 dengan Terapi Plasma Konvalesen yang murah belum dapat direalisasikan secara masif di RS-RS rujukan.
Mengapa ?
Karena terkait dgn obat yg sudah dikuasai oleh pabrik farmasi. Bahkan Unair berani menjadi bemper dari pabrik obat dgn pernyataannya bahwa telah menemukan obat C19 walaupun belum ada diuji klinik.
Nggak tahunya obat itu ( cortisol ?? dan hextro ?? yang sudah dilarang di Amerika.
Mereka dengan beraninya mengatakan di TV gugus tugas covid pusat bhw racikan obat ini sdh tersedia ratusan ribu butir.
( Betul2 gila ??? )
3. Letjen Terawan dijadikan menteri mendapat suara sumbang dr IDI pusat sampai daerah yg cukup kuat, karena dgn penempatan dr.Terawan dikhawatirkan dapat mengungkap mafia2 alkes dan peredaran obat.
4. Bencana C19 saat ini dipakai dokter kadrun kesempatan untuk menguras APBN. Ada kejadian didesa antara lain Ambulu Jember, pasien meninggal karena kecelakaan dikatakan covid.
Di Surabaya ada pasien operasi terus meninggal, kemudian dikenakan biaya 24 jt, karena keluarga tidak mampu bayar, maka keluarga pasien ditawari kalau mau teken sebagai akibat covid maka digratiskan.
Jadi berita di TV ada keluarga yg dikasih duwit asal mau teken covid nampaknya ada benarnya.
Mengapa hal ini bisa terjadi ?
Kerena ada "disparitas biaya pengobatan" covid dgn penyakit umum.
Contoh lain :
Biaya penguburan, kalau biasa hanya 2 jt kalau protokol covid 18 jt.
Ini belum biaya RS yg katanya untuk pasien sampai sembuh ( 20 hr ) menghabiskan 500 jt/orang yg akan ditanggung APBN. Saat ini banyak RS mau menjadi rujukan covid.
Saya khawatir kalau hal ini dipakai untuk pembiayaan pilpres 2024.
Mudah2an perkiraan saya salah.
Tapi melihat dokter perempuan lemu spesialis paru di RSPS Sulianti Saroso (ga tahunya kadrun juga), kan minta beli ventilator seharga 500 jt.
Untung BPPT, ITB, Pindad dah bisa bikin lebih murah dg harga kurang dr 35 jt.
Sebenarnya pilpres itu adalah pertarungan antara kader GMNI dan HMI.
Dan saat ini HMI membabi buta (menghalalkan segala cara) krn pd jaman ORBA sd SBY mereka ber-hura2 ria. Namun saat ini mulai dipotongi guritanya.
Waspadalah!!!
Yg memperkuat Jokowi hanya rakyat Nasionalis sejati.
MERDEKA 💪🏽💪🏽💪🏽
Mohon maaf saat ini banyak dokter kadrun. Suaranya ke pemerintahan Jokowi juga sumbang.
(Dr. Berlian Siagian)
#PandemiKadrun
#drTerawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar